BISNISREAL.COM, Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebagai fondasi transformasi ekonomi menuju Indonesia emas tahun 2025 dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, Senin (5/5) di Gedung Bappenas, Jakarta. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan urgensi pertemuan ini untuk menghasilkan berbagai program dan kebijakan berdampak. “Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2026 disusun dengan pendekatan yang optimis, konkret, dan tidak business as usual. Ini untuk memastikan program dan kebijakan memiliki dampak langsung, terukur, dan memperkuat upaya kita dalam mewujudkan transformasi ekonomi struktural menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Menteri Rachmat Pambudy.
Sebagai penjabaran awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan fondasi Indonesia Emas 2045, Rencana Kerja Pemerintah 2026 menjadi acuan penting bagi kementerian/lembaga/daerah dalam menyusun rencana kerja. RKP 2026 mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.” Menteri Rachmat Pambudy memaparkan pemilihan tema merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.
Rakorbangpus diharapkan menjadi landasan kuat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah/RKP 2026. Menteri Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid dan inovasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Kami mengajak seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk memperkuat koordinasi pembangunan di pusat dan daerah, membuka ruang dialog dengan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, serta mendorong pemanfaatan skema pembiayaan inovatif agar seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif mempercepat pembangunan,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy seperti informasi yang disampaikan dari laman resmi bappenas.go.id.
