BISNISREAL.COM, Jakarta – Bappenas bersinergi bersama BNPB memperkuat penanggulangan bencana untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Dalam pertemuan kemarin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto membahas pentingnya pengelolaan risiko bencana yang lebih efisien dan tepat guna, sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. “Penanggulangan bencana telah menjadi prioritas nasional dan merupakan bagian dari Program Prioritas Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna dalam PN 8. Pemerintah berkomitmen membangun ekosistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa Indonesia menghadapi empat jenis bencana utama yang terjadi secara berulang. Berdasarkan data lima tahun terakhir, rata-rata kejadian bencana mencapai 3.000 hingga 5.000 per tahun, dengan tren fluktuatif setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem mitigasi yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana. Saat ini, pemerintah telah membangun ekosistem penanggulangan bencana yang terdiri dari dua sub-ekosistem, yakni upstream dan downstream. Pada bagian upstream, berbagai lembaga seperti BMKG, BRIN, BIG, Kementerian PUPR, serta Kementerian ESDM bertindak sebagai wali data dengan memasang sensor pada lokasi sumber ancaman. Sementara itu, BNPB berperan dalam downstream, memastikan data yang diterima dapat diolah menjadi informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan dan peringatan dini kepada masyarakat.
Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa perencanaan yang matang dalam penanggulangan bencana sangat penting untuk meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan, baik terhadap manusia, lingkungan, maupun perekonomian. Dengan pendekatan yang berbasis data dan kajian risiko, pemerintah dapat menyusun strategi mitigasi yang lebih efektif, memastikan kesiapan infrastruktur, serta mengoptimalkan koordinasi antar-lembaga dalam merespons bencana. Selain itu, perencanaan yang komprehensif memungkinkan alokasi sumber daya yang tepat guna.
Ke depan, pemetaan tugas dan fungsi lintas kementerian/lembaga dalam pengadaan sensor peringatan dini (Early Warning System) akan terus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan duplikasi pengadaan. Evaluasi terhadap kebutuhan peralatan, baik hardware maupun software, juga akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengolahan data bencana. “Kita harus memastikan bahwa sistem penanggulangan bencana tidak hanya responsif, tetapi juga mampu menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dengan pengelolaan risiko yang lebih baik, kita dapat melindungi masyarakat serta menjaga keberlanjutan pembangunan di Indonesia,” tutup Menteri Rachmat Pambudy. Sumber foto bappenas.go.id
