BISNISREAL.COM, JAKARTA – Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tujuh kejadian bencana, dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman utama.
Dua kasus terbaru terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar dan Solok. Di Tanah Datar, lahan seluas 8 hektare terbakar di dua titik, yakni Nagari Simabur dan Nagari Pagaruyung. Sementara di Solok, kebakaran di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, melalap hingga 300 hektare.
Tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pendinginan di lapangan, meski terkendala cuaca cerah berangin yang mempercepat penyebaran api.
Selain karhutla, longsor juga terjadi di Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah, Jawa Barat, mengakibatkan satu korban jiwa, satu luka-luka, dan kerusakan pada satu bangunan.
Data Terbaru: Sumut, Riau, Jateng
Empat kejadian lain merupakan hasil pemutakhiran data. Di Sumatera Utara, karhutla di Tapanuli Utara berhasil dikendalikan setelah membakar 50 hektare, sedangkan di Toba, api masih berkobar di hutan lindung Kecamatan Tampahan, dengan area terdampak mencapai 335 hektare. Status Siaga Darurat diberlakukan sejak 1 Mei hingga 30 November 2025.
Sementara itu, di Riau, lahan terbakar tercatat mencapai 646,13 hektare. Penanganan dilakukan melalui operasi darat, helikopter water bombing, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
Adapun di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tanah bergerak berdampak pada 78 rumah dan 200 jiwa. Proses relokasi dan distribusi bantuan logistik masih berlangsung.
Cuaca Kering, Hotspot Meningkat
BNPB memproyeksikan kondisi cuaca kering akan terus berlanjut hingga 22 Juli 2025, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bagian tengah-selatan. Sementara Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara berada pada puncak musim kemarau dengan potensi hujan sangat rendah.
Jumlah hotspot melonjak, dengan lebih dari 150 titik per hari terpantau di Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jambi. Angin kencang dari tenggara turut memperburuk penyebaran api.
Indikator Hari Tanpa Hujan (HTH) ekstrem juga terpantau di NTB, NTT, Bali, dan Jawa Timur, memicu kekhawatiran akan kekeringan dan krisis air di Pulau Sumba, Timor, dan Lombok.
Mitigasi Diperkuat, Dunia Usaha Diajak Terlibat
Menghadapi situasi ini, BNPB mendorong percepatan penetapan status darurat oleh pemerintah daerah. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dijadwalkan memimpin rapat koordinasi di Riau pada Senin (21/7).
Langkah mitigasi yang telah digulirkan meliputi:
Aktivasi posko dan penyediaan alat pemadam cepat
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)
Distribusi air bersih untuk daerah terdampak
Edukasi pertanian tahan kekeringan
Pemasangan sensor dan pemantauan longsor berbasis teknologi
BNPB juga mengajak pelaku usaha, khususnya di sektor agribisnis, kehutanan, dan infrastruktur, untuk aktif dalam upaya mitigasi. Adaptasi terhadap iklim ekstrem menjadi kunci keberlanjutan operasional.
Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi terkini melalui kanal resmi BNPB dan instansi terkait.
