BISNISREAL.COM, JAKARTA — Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) menegaskan pentingnya menjaga soliditas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga akhir masa jabatan 2029. Soliditas tersebut dinilai sebagai fondasi utama bagi stabilitas nasional sekaligus keberlanjutan agenda pembangunan.
Penegasan itu disampaikan dalam rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan diskusi publik bertajuk “Memajukan Indonesia” yang digelar PP GMH. Forum ini menyoroti urgensi sinergi antara presiden dan wakil presiden guna memastikan kesinambungan kebijakan strategis nasional, terutama di sektor ekonomi, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan.
Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi, menilai keselarasan visi dan arah kebijakan di tingkat kepemimpinan nasional merupakan faktor kunci keberhasilan transformasi bangsa. Menurutnya, stabilitas pemerintahan hanya dapat terjaga apabila presiden dan wakil presiden bekerja dalam satu garis visi yang sama.
“Kestabilan kepemimpinan nasional hanya akan tercapai jika presiden dan wakil presiden berada dalam satu orbit visi dan kebijakan. Tanpa keselarasan tersebut, agenda pembangunan berpotensi terganggu,” ujar Rizki.
Ia menambahkan, stabilitas politik memiliki korelasi langsung dengan efektivitas kebijakan publik, keberlanjutan program prioritas, serta penguatan kredibilitas Indonesia di mata pelaku usaha, investor, dan komunitas internasional.
Dalam diskusi tersebut, PP GMH juga menilai pasangan Prabowo–Gibran memikul tanggung jawab historis untuk membuka fase baru pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan ekonomi, serta modernisasi sektor-sektor strategis.
Sementara itu, Kepala Bidang Inovasi dan Kajian Strategis komunitas Biru Muda menegaskan bahwa soliditas kepemimpinan tidak semata dimaknai sebagai harmoni personal, melainkan prasyarat agar kebijakan publik dapat dijalankan secara konsisten dan terbebas dari distorsi kepentingan politik jangka pendek.
“Soliditas Prabowo–Gibran menjadi kunci agar kebijakan berjalan efektif dan berkesinambungan. Ketika irama kepemimpinan sinkron, kepercayaan publik dan dunia usaha akan tetap terjaga,” tegasnya.
Forum diskusi juga menyoroti munculnya desakan dari sejumlah kelompok purnawirawan yang meminta pemberhentian Wakil Presiden Gibran. PP GMH menilai wacana tersebut kontraproduktif dan berpotensi mengganggu stabilitas politik serta iklim demokrasi.
Pemaksaan pemberhentian pejabat yang dipilih melalui proses pemilu dinilai dapat mengikis kepercayaan publik dan menempatkan Presiden Prabowo pada posisi dilematis, seolah membenarkan praktik politik yang melemahkan legitimasi pemerintahan terpilih.
Juru Bicara Obor Kebangsaan turut mengingatkan bahwa tekanan politik semacam itu berisiko menciptakan preseden berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia.
“Jika jabatan wakil presiden dapat digoyang oleh kelompok tanpa mandat elektoral, maka pemerintahan ke depan akan selalu rentan terhadap tekanan serupa,” ujarnya.
PP GMH menegaskan, keberlanjutan kemitraan Prabowo–Gibran hingga akhir masa jabatan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat budaya demokrasi dan kepastian pemerintahan. Pemerintahan yang kuat, menurut mereka, harus berdiri di atas legitimasi rakyat dan menuntaskan amanat konstitusional secara utuh.
Forum tersebut menyimpulkan bahwa penuntasan masa jabatan Prabowo–Gibran hingga 2029 akan memberi ruang bagi publik dan pelaku ekonomi untuk menilai kinerja pemerintahan secara objektif, khususnya dalam agenda strategis seperti pembangunan infrastruktur, transformasi industri, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Penolakan terhadap desakan pemberhentian Wakil Presiden Gibran dipandang sebagai langkah rasional sekaligus bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan kepastian tata kelola pemerintahan yang menjadi pilar penting stabilitas nasional dan iklim bisnis.
