BISNISREAL.COM, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk selalu berpihak kepada petani. Salah satunya adalah dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen Rp 6.500 per kilogram. Prabowo mengatakan pemerintah serius dengan kesejahteraan petani sehingga pihak yang tidak melaksanakan aturan ini akan ditindak tegas.Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jakarta, Senin (3/1).
“Saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak. Saya mengimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi,” tegas Prabowo. “Saya kira banyak yang penggilingan padi di daerah-daerah yang sudah menyesuaikan. Tapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia. Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak,” sambung dia. Prabowo pun menegaskan pemerintah dapat mengambil alih penggilingan padi apabila aturan ini tidak dilaksanakan oleh para pengusaha. “Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi,” tandasnya.
Semua pihak disebut Prabowo memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan pangan Indonesia yang aman dan kesejahteraan rakyat. “Semua pihak hidup dengan baik, menang, menang, menang. Petani harus menang. Pengusaha harus menang. Konsumen harus juga menang dan kita akan ke arah situ. Indonesia akan menjadi negara sukses. Saya sangat yakin itu. Kita akan menuju itu,” pungkas dia.
Di luar agenda resmi, Presiden Prabowo Subianto menghadiri telekonferensi bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, serta Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Dalam pertemuan virtual yang dihadiri sekitar 4 ribu peserta tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, khususnya swasembada beras. “Masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu,” tegasnya.
Salah satu poin utama dalam pengarahan Presiden Prabowo adalah penetapan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga keseimbangan ekonomi dalam rantai distribusi pangan.“Petani kita adalah produsen pangan. Hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya ulangi Rp6.500, saya siap keluarkan PP,” ujar Prabowo.
Presiden juga mengingatkan bahwa meskipun prinsip pasar tetap berlaku, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa pengusaha harus tetap memperoleh keuntungan yang wajar, namun kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas utama. “Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja. Tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan mengambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main,” lanjutnya.
Dalam telekonferensi tersebut, Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso, melaporkan bahwa beberapa daerah seperti Aceh, NTB, Lampung, dan Pulau Jawa telah mulai memasok beras ke Bulog dengan harga yang sesuai dengan keputusan pemerintah. Ia juga menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, harga pembelian di penggilingan bahkan lebih tinggi dari Rp6.500 per kilogram.
Kunjungan mendadak Presiden Prabowo ke Kementerian Pertanian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional. Dengan langkah tegas dan strategi yang matang, Indonesia semakin dekat dengan swasembada beras yang selama ini telah diupayakan. Sumber : BPMI SetPres
